Pengertian Demokrasi Terpimpin

Segera setelah Indonesia merdeka, Indonesia menguji sistem demokrasi parlementer “Liberal” yang diperlukan, sehingga pada tahun 1950-an Indonesia juga menguji sistem politik atas nama demokrasi terpimpin, tidak hanya Demokrat, tetapi sistem Kewarganegaraan. Yang paling lama berjalan di Indonesia adalah implementasi “Demokrasi Pancasila” di bawah Orde Baru yang berakhir pada tahun 1998, dan melahirkan Reformasi.

Pahami Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang pernah ada di Indonesia, dimana segala keputusan dan pemikiran hanya tertuju pada pemimpin. Dalam tulisan ini kita akan membahas demokrasi terpimpin di Indonesia dan semoga tidak lepas dari sejarah. Dan dalam metode penulisan ini penulis mencoba bersikap netral.

Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, sejak dikeluarkannya Keppres 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Sukarno. Latar belakang pemicu sistem demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno:

  • Dari segi keamanan: Berkembangnya gerakan spasial selama Demokrasi Liberal, mengakibatkan ketidakstabilan keamanan di lingkungan keamanan.
  • Dari segi ekonomi: Perubahan program Kabinet Liberal Demokrasi menyebabkan kabinet yang terencana tidak dapat terlaksana secara lengkap, pembangunan ekonomi tetap buntu.
  • Politik: Konstituen gagal membuat Konstitusi baru yang sesuai dengan warna Konstitusi 1950.

Era Demokrasi Terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno mulai mengisyaratkan bahwa Undang-Undang yang digunakan UUDS 1950 menjadi UUD’45. Namun, kami telah meningkatkan pro dan kontra di antara anggota konstituen. Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, dilakukan voting oleh seluruh anggota konstituen. Pemungutan suara tersebut diambil dalam rangka masalah konflik yang timbul dari pro kontra usulan Presiden Soekarno.

Hasil suara menunjukkan hasil:

  • 269 ‚Äč‚Äčorang setuju mengembalikan Konstitusi’45
  • 119 orang tidak setuju untuk kembali ke Konstitusi’45
  • Melihat hasil polling, usulan untuk kembali ke Konstitusi’45 tidak diketahui. Pasalnya, ada sejumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan yang tidak mencapai 2/3 pasal, sebagaimana tertuang dalam Pasal 137 UUD 1950.
  • UUDS 1950 tidak berlaku lagi
  • Kembalinya UUD 1945
  • Dia baru-baru ini menjadi daerah pemilihan
  • Pembentukan MPRS dan DPA

Setelah Keputusan Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja. Program kabinet menyediakan keamanan dalam negeri, membebaskan Irian Jaya, serta sandang dan pangan. Dengan diangkatnya Presiden No. 2 tahun 1959, maka dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang anggotanya diangkat dan diangkat oleh Presiden dengan permintaan sebagai berikut:

  • Setuju untuk kembali ke UUD 1945
  • Berkomitmen untuk perjuangan RI, dan
  • Setuju dengan Manifesto Politik.

Sumber: blog.malavida.co.id