Visi strategis (strategic vision)

Visi strategis (strategic vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi goodandclengovernance. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya untuk sepuluh atau duapuluh tahun ke depan. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat.

Good and Clean Governance dan kontrol Sosial

Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance , setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksaan prioritas program, yakni:

  1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan

Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sbagai pengontrol jalannya pemerintahan.

  1. Kemandirian lembaga peradilan

Untuk mewuudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip good and clean governance peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan.

  1. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah

Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayan rakyat) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah.

  1. Penguatan partisipasi masyarakat madani (civil society)

Peningkatan partisipasai masyarakat adalah unsur penting lainnya dalam merealisasikan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh negara (pemerintah).

  1. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah

Untuk merealisasikan prinsip-prinsip clean and governance, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menompang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia.

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/