Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam

Pengertian dari bai’ as-salam adalah suatu pembelian barang yang penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di awal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa bai’ as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.[16]

  1. Landasan Syariah dan Landasan Hukum Salam

Berikut adalah ayat dan hadist yang menerangkan tentang salam:

يَأَيُّهَاالَّذِيْنَءَامَنُوْاإِذَاتَدَيَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوْهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…”

Berikut adalah hadits yang menerangkan tentang salam:

“Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

Salam sebagai salah satu produk perbankan yang didasarkan pada akad jual beli telah mendaptakan pengaturan secara intrinsik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan umum tentang prinsip syariah. Sedangkan dalam tataran teknis diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf b poin ketiga PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksankan Kegiatan Usaha Berdasrkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip ehati-hatian dalm kegiatan usaha yang meliputi penyaluran dana melalui prisip jual beli berdasarkan akad salam.

Di samping itu salam juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

  1. Syarat Bai’ as-Salam
  2. Modal bai’ as-salam harus diketahui, dimaan jenis, kualitas dan jumlah barang harus jelas
  3. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pembayaran salam harus dilakukan di tempat kontrak.
  4. Syarat barang yang ditransaksikan:
  5. a)Harus spesifik dan dapat diakui sebgai utang.
  6. b)Harus diidentifikasi secara jelas.
  7. c)Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
  8. d)Penyerahan barang segera.
  9. e)Boleh menentukan waktu penyerahan barang.
  10. f)Pihak yang terkait harus sepaat diaman tempat untuk penyerahan barang.
  11. g)Penggantian muslam fiihi dengan barang lain.[17]