5 Rencana Program Aksi Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut

5 Rencana Program Aksi Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut

Program aksi pengelolaan lahan gambut disusun dengan basis pada tipologi lahan gambut baik yang merupakan Kawasan Lindung Gambut (KLG) maupun tipologi lahan gambut yang merupakan Kawasan Budidaya Gambut (KBG). Rencana aksi terhadap masing-masing tipologi gambut didasarkan pada kesesuaian fungsi dengan status kawasan dan kondisi tutupan lahan di kawasan tersebut (Kementerian Lingkungan Hidup, et al. 2012).

Berdasarkan hal itu, maka terbentuk arahan kelembagaan rencana aksi yang merupakan strategi pelaksanaan yang akan menjadi arahan dalam menjabarkan rencana aksi. Dimana hal ini sebagai acuan bagi pelaksanaan di setiap sektor dan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang lebih detail tetapi sinergis dengan tujuan untuk mengelola lahan gambut secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian atau kelembagaan, implementasi kegiatan dan pengawasan di lapangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa rencana program aksi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut terhadap tipologi gambut yang berfungsi lindung, sebagai berikut (Kementerian Lingkungan Hidup, et al. 2012).

1. KLG tutupan tajuk rapat dengan peruntukan lindung

  1. Kegiatan penetapan status lindung dengan lembaga penanggungjawab yaitu Kemenhut dan lembaga terkait yaitu BKTRN, KLH, dan Pemda.
  2. Pembuatan patok batas kawasan yang lembaga penanggungjawab yaitu Kemenhut.

2. KLG tutupan tajuk rapat dengan permukaan tidak berpotensi lindung

  1. Areal yang belum dibebani hak agar segera diubah statusnya dalam RTRW menjadi kawasan lindung yang dimana saat ini masih berupa hutan dengan lembaga penanggungjawab Kemnhut dan Pemda didukung oleh lembaga terkait yaitu BKTRN, KLH, Pemda, DPR, dan DPRD.
  2. Bila tidak mungkin dijadikan lindung, maka perlu disyaratkan dalam perijinannya untuk menerapkan teknik silvikultur atau rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Lembaga penanggungjawab ini adalah Kemenhut, Pemda, dan Kementan didukung oleh lembaga terkait BKTRN, KLH, dan Pemda.

3. KLG tutupan tajuk rapat dengan peruntukan tidak berpotensi lindung

  1. Areal yang belum dibebani hak agar segera diubah statusnya dalam RTRW menjadi kawasan lindung yang dimana saat ini masih berupa hutan dengan lembaga penanggungjawab Kemnhut dan Pemda didukung oleh lembaga terkait yaitu BKTRN, KLH, Pemda, DPR, dan DPRD.
  2. Bila tidak mungkin dijadikan lindung, maka perlu disyaratkan dalam perijinannya untuk menerapkan teknik silvikultur atau rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Lembaga penanggungjawab ini adalah Kemenhut, Pemda, dan Kementan didukung oleh lembaga terkait BKTRN, KLH, dan Pemda.
  3. Bila terpaksa tetap menjadi kawasan pertambagan, maka reklamasi harus diarahkan untuk menjadi kawasan lindung kembali. Lembaga penanggungjawab ini adalah Kemenhut, Pemda, dan ESDM didukung oleh lembaga terkait BKTRN, Pemda, Kemenhut/ESDM.
  4. Bila terpaksa tetap menjadi kawasan transmigrasi, maka diarahkan untuk tanaman tahunan dan persyaratan supaya kawasan memiliki BCR (Building Coverage Ratio) yang rendah. Lembaga penanggungjawab ini adalah Kemenaker-trans/Kementan didukung oleh lembaga terkait BKTRN, KLH, dan Pemda.

4. KLG tutupan tajuk sedang peruntukan lindung

  1. Pertahankan sebagai kawasan lindung yang diikuti dengan penetapan status lindungnya. Lembaga penanggungjawab ini adalah Pemda/Kemenhut didukung oleh lembaga terkait KLH dan Kemenhut/Pemda.
  2. Bila sebagain areal terpaksa menjadi KC atau KP (misalnya karena telah terbebani hak yang susah di revisi kembali), maka persyaratan agar menerapkan teknik silvikultur atau rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Lembaga penanggungjawab ini adalah Pemda/Kementan didukung oleh lembaga terkait KLH, dan Kemenhut/Pemda.

5. KLG tutupan tajuk sedang dengan peruntukan berpotensi lindung

  1. Upaya untuk diubah statusnya dalam RTRW menjadi berstatus lindung dan segera dihutankan kembali. Lembaga penanggungjawab ini adalah Kemnhut/Pemda didukung oleh BKTRN, KLH, Pemda, DPR, dan DPRD.
  2. Bila tidak mungkin diubah statusnya menjadi kawasan lindung, maka pertahankan fungsinya seperti dalam arahan status kawasan, tetapi persyaratan supaya menerapkan teknik silvikultur atau rekayasa budidaya yang mampu mempertahankan fungsi penyimpanan air. Lembaga penanggungjawab ini adalah Kemenhut/Pemda didukung oleh lembaga terkait KLH dan Kemenhut/Pemda.

Sumber: https://solidaritymagazine.org/kominfo-pantau-situs-tenor-yang-diblokir/