Globalisasi sebagai Proses Politik

Globalisasi sebagai Proses Politik

Globalisasi sebagai Proses Politik

Globalisasi sebagai Proses Politik

Sebagaimana ditunjukkan kasus TNCs, perspektif ekonomi dalam globalisasi hampir tidak bisa didiskusikan lepas dari analisis proses-proses politik. Perdebatan terbesar dalam globalisasi politik adalah berkenaan dengan nasib negara bangsa modern. Beberapa pertanyaan awal yang perlu diajukan adalah

Pertama

sebab-sebab politik apakah yang mendorong arus massif kapital, uang, dan teknologi melintasi batas-batas teritorial?
Kedua, apakah arus ini merupakan tantangan serius terhadap keberdayaan nationstate.
Ketiga, bagaimanakah dampak munculnya organisasi-organisasi intergovernmental terhadap konsep kedaulatan negara dan bagaimana prospek global governance? Dalam merumuskan jawaban di atas ada empat pendapat yang berbeda-beda.
Pertama, mereka menganggap bahwa globalisasi merupakan proses yang secara intrinsik berkaitan dengan ekspansi pasar. Secara lebih khusus, kemajuan pesat dalam teknologi komputer dan sistem komunikasi seperti jaringan lintas dunia dipandang sebagai kekuatan utama yang bertanggung jawab atas terciptanya pasar global. Menurut pandangan ini, politik nyaris tanpa daya di hadapan truk besar teknoekonomi yang tak terhalau yang akan melabrak upaya pemerintah mengintroduksi kembali kebijakan dan aturanaturan yang restriktif. Lowell Bryan dalam Market Unbound: Unleasing Global Capitalism (187:1996) menyatakan bahwa Ekonomi dianggap memiliki logika dalam inner logic yang terpisah dari dan superior terhadap politik. Menurut pandangan ini, kombinasi kepentingan diri ekonomi (economic self interest) dan inovasi teknologi adalah yang bertanggung jawab menghantarkan fase baru dalam sejarah dunia ketika peran pemerintah tereduksi di hadapan kekuatan pasar bebas. Negara menurut eksponen pandangan ini akan direduksi menjadi super konduktor kapitalisme global.
Barangkali yang paling mewakili kelompok ini adalah Kenichi Ohmae dalam The End of the Nation State, The Rise of Regional Economies (42:1996), perancang strategi bisnis Jepang ini menyatakan bahwa nation-state menjadi tak lagi relevan dalam perkembangan global. Ohmae memproyeksikan keniscayaan munculnya ”dunia tanpa tapal batas” (the borderless world) berkat daya dorong kapitalisme. Dari perspektif ekonomi, Ohmae dalam The Borderless World, Power and Strategy in the Interlinked Economy (9:1990 menandaskan bahwa nation state telah kehilangan perannya sebagai unit partisipasi yang berarti dalam perekonomian global. Sebagaimana pembagian wilayah tidak lagi relevan bagi masyarakat, negara tidak lagi mampu menderminasi arah kehidupan sosial dalam batas-batas wilayah mereka. Negara, oleh pendisiplinan pasar global, semakin kerdil kemampuannya dalam mengontrol nilai tukar dan memproteksi mata uangnya. Dalam jangka panjang, proses-proses globalisasi politik akan mendorong hancurnya territory sebagai kerangka yang memiliki makna untuk memahami perubahan-perubahan sosial dan politik. Tertib politik masa depan, menurut Ohmae akan menjadi suatu ekonomi regional yang saling terhubung (interlinked) dengan hampir semua jaringan global yang bekerja menurut prinsip pasar bebas.
Kedua, menampik anggapan bahwa perubahan ekonomi skala besar semata terjadi dalam masyarakat sebagai sesuatu alamiah seperti misalnya gempa bumi. Melainkan mereka menyoroti peran sentral politik khususnya mobilisasi kekuasaan politik dalam menebarkan jaring-jaring diseminasi globalisasi. Steger, Manfred dalam Globalism: The New Market Ideology (30:2002) menjelaskan bahwa pandangan ini berpijak dari filosofi yang menekankan watak keagenan aktif manusia. Jika bentuk globalisasi ekonomi ditentukan oleh politik maka preferensi politik yang berbeda akan menghasilkan kondisi sosial yang berbeda. Menurut eksponen kelompok ini, akar-akar ekspansi massif ekonomi global tidak terletak baik pada ”hukum alamiah pasar”, maupun perkembangan teknologi komputer, melainkan pada keputusan politik yang dibuat pemerintah untuk melepas retriksi internasional terhadap kapital. Begitu keputusan politik diimplementasikan pada tahun 1980-an, inovasi teknologi hadir secara otomatis. Negara dan territory menurut pandangan ini tetap sesuatu yang penting bahkan dalam konteks global.
Ketiga, memandang globalisasi sebagai akibat dipicu oleh perpaduan faktorfaktor politik dan teknologi. Nye, Joseph dalam The Paradox of American Power: Why the World’s only Super Power Can’t Go it Alone. (9:2002) menyatakan bahwa globalisasi adalah hasil dari kemajuan teknologi dan kebijakan pemerintah dalam meredukasi limitasi-limitasi dalam sistem pertukaran internasional. Globalization, kata salah seorang penganut paham ini, is the child of both technology and policy. Sementara menurut Jhon Gray, globalisasi adalah proses panjang yang dikendalikan oleh teknologi yang bentuk kontemporernya ditentukan secara politik oleh negara-negara yang paling kuat di dunia. Menurut Gray, adalah tujuan mendasar prakarsa neoliberal Anglo Amerika untuk merekayasa terbentuknya pasar bebas global.
Pembiakan teknologi baru yang cepat dan tak dapat dielakkan merambah ke seluruh penjuru bumi yang membuat modernisasi masyarakat dunia yang dibimbing oleh teknologi menjadi sebuah takdir sejarah. Namun Gray menegaskan bahwa tidak ada negara yang memiliki kekuatan hegemonik yang dapat mewujudkan pasar bebas sejagat. Gray memperkirakan bahwa ekonomi dunia akan runtuh tatkala keseimbangannya tidak lagi dapat dipertahankan. Karena itu, Gray meramalkan akhir suram upaya-upaya politik dewasa ini untuk membangun pasar global. Perang perdagangan menurut Gray akan membuat kerjasama internasional lebih sulit.
Keempat, menghampiri globalisasi politik terutama dari perspektif global governance. Representasi kelompok ini menganalisis berbagai peran respons nasional dan multilateral terhadap fragmentasi sistem ekonomi politik dan arus transnasional yang menerjang melintasi batas-batas nasional.
Ilmuwan politik seperti Held dan Falk dalam tulisan-tulisan mereka mengartikulasikan perlu global governance sebagai konsekuensi logis proses globalisasi. Keduanya menggambarkan globalisasi sebagai telah mengikis pemerintah nasional karena itu juga mereduksi relevansi nation state. Menurut Held, baik sistem lama kedaulatan nation state Westphalia maupun sistem global pasca perang yang berpusat pada PBB tidak menawarkan solusi yang memuaskan terhadap setumpuk tantangan globalisasi politik.
Akhirnya Held menawarkan munculnya bentuk demokrasi multilapis yang berpijak pada cita-cita kosmopolitan Barat, pengaturan hukum internasional dan jaringan luas yang menghubungkan antara berbagai institusi kepemerintahan dan non kepemerintahan. Held menyebut adanya kecendrungan inheren dalam proses globalisasi yang akan memperkuat lembaga-lembaga supranasional dan munculnya masyarakat sipil internasional. Dia meramalkan bahwa hak-hak demokratis pada akhirnya akan dilepaskan dari kaitan sempitnya dengan unit-unit teritorial tertentu. Held memvisionerkan munculnya demokrasi kosmopolitan yang mencakup elemen politik seperti parlemen global yang terkait dengan wilayah, negara, dan lokalitas.

Senafas dengan visi ini, Falk menandaskan bahwa globalisasi politik akan mendorong kemunculan kekuatan sosial demokratis transnasional yang berjangkar dalam civil society. Falk menyebutnya sebagai globalisasi dari bawah. Dari keempat pandangan tentang globalisasi ini maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Islam melihat globalisasi. Berikut akan dijabarkan bagaimana pemahaman Islam terhadap globalisasi yang berkembang saat ini.


Baca Juga :