Kebijakan Ekonomi Tak Berpihak Petani

Kebijakan Ekonomi Tak Berpihak Petani

Pemerintah meniadakan peningkatan kekuatan saing world petani dan product pertanian pangan nasional agar pas penerapan perdagangan bebas product impor membanjiri pasar domestik.

Akibatnya, liberalisasi pangan justru memperkaya petani negara ekspotir dan sebaliknya mematikan masa depan pertanian dan petani nasional. Untuk itu, pemerintah wajib langsung menyelamatkan pasar komoditas pangan pokok domestik dengan menerapkan kebijakan yang berpihak kepada petani dan sektor pertanian pangan di dalam negeri.

Koordinator Aliansi Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, menambahkan hancurnya pangan nasional gara-gara kebergantungan terhadap impor yang terlampau tinggi. Kebergantungan ini tunjukkan betapa lemahnya aparatur negara di dalam mengatur kebijakan, baik di level pertolongan terhadap produsen pangan di dalam negeri maupun terhadap negosiasi kesepakatan-kesepakatan internasional.

“Kasus hortikultura dan terigu misalnya, tunjukkan lemahnya negosiator pemerintah di dalam menghadapi tekanan bilateral dengan negara- negara maju,” kata dia di Jakarta, Senin (29/4).

Selain itu, lanjut dia, kecuali pemerintah terlampau memiliki tujuan menghalau isu sulitnya pasokan pangan di dalam negeri, pemerintah wajib langsung membentuk badan khusus pangan yang memunyai otoritas sekelas menteri koordinator untuk menyusun road map kemandirian pangan.

“Nantinya, badan pangan dapat memberlakukan mekanisme tarif untuk memelihara pasar pangan lokal sampai terlampau kuat untuk menghadapi product negara pesaing. Misalnya, pas panen, naikkan setinggi-tingginya bea masuk.

Sebaliknya, pas masa sulit, turunkan bea masuk. Pada pas yang sama, pertolongan terhadap pertanian nasional dijalankan dengan sungguh-sungguh,” paham Tejo. Pembentukan badan otoritas pangan merupakan amanah UU Pangan yang udah disahkan Oktober th. lalu. Badan ini dapat bertugas mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Untuk itu, dibentuk lembaga pemerintah yang menanggulangi bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Sebelumnya, pengamat pertanian, Henry Saragih, juga berpendapat senada dengan Tejo. Henry menghendaki pemerintah langsung mengoreksi kebijakan keliru di dalam pengelolaan pangan nasional yang akhirnya memicu Indonesia terlampau terkait terhadap pangan impor.

Sebagai konsekuensi berasal dari kesepakatan perdagangan bebas, pemerintah mestinya menerapkan kebijakan dengan fokus memelihara industri pertanian dan petani pangan berasal dari keterpurukan akibat kalah beradu dengan product impor.

Disorientasi Kebijakan

Manajer Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, menyebutkan tersedia disorientasi di dalam kebijakan pertanian agar petani terpuruk dan produknya kalah beradu dengan product impor.

“Kebijakan pertanian sebetulnya mengkhawatirkan. Seharusnya kebijakan hortikultura itu untuk mengendalikan impor dan berikan kesempatan tumbuhnya mengolah di di dalam negeri. Yang terjadi justru sebaliknya, impor diberi kemudahan,” kata Said.

Artikel Lainnya : https://tutorialbahasainggris.co.id/motivation-letter-5-cara-dan-contoh-membuat-motivation-letter-bahasa-inggris/

Menurut dia, pertolongan pemerintah yang minim udah menghambat produktivitas pangan domestik agar kebergantungan terhadap impor meningkat. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap petani juga muncul kala tidak dapat mengendalikan kartelisasi pangan. Yang terjadi pemerintah justru didikte oleh pelaku kartel yang dapat mengendalikan pasokan, distribusi, dan harga.

“Rencana 2014, lima komoditas dapat swasembada. Itu juga dapat gagal dan tidak dapat tercapai. Monopoli tetap berlangsung, kartel tetap bermain, kecuali suasana ini konsisten terjadi maka petani dapat terpuruk,” ujarnya.

Baca Juga :