Masih Banyak Guru Jadi Korban Politik

Masih Banyak Guru Jadi Korban Politik

Masih Banyak Guru Jadi Korban Politik

Masih Banyak Guru Jadi Korban Politik

Masih Banyak Guru Jadi Korban Politik

Guru memiliki peran sangat penting dalam dunia pendidikan. Tanpa guru, kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak akan berlangsung. Namun guru, khususnya di daerah, selalu menjadi korban politik, sehingga karier profesionalnya terganggu atau sebaliknya, dipermudah oleh politik.

“Banyak guru SD yang menjadi kepala sekolah (kepsek) SMP karena jadi tim sukses. Kalau bukan tim sukses, pasti you ditendang. Tapi jika jadi tim sukses, siap-siap mendapat jabatan,” kata Kepala Subbagian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur (LPMP) Edy Sula di kantor LPMP NTT, Kupang, Kamis (22/11).

Fakta adanya campur tangan politik dalam dunia pendidikan menurut Eddy sangat merugikan sekolah dan siswa. Apalagi, mutasi oleh pemda sering dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Misalnya, kepsek tersebut tiba-tiba diganti padahal ia harus menandatangani ijazah peserta didik.

Selanjutnya, Eddy mengatakan, masalah politik ini juga berimbas pada distiribusi guru. NTT

dengan total guru sebanyak 20.676 orang masih mengalami kekurangan guru, padahal jumlah sekolah untuk semua jenjang hanya 836 sekolah. Kekurangan ini terjadi karena ada penumpukan di sejumlah daerah khususnya wilayah perkotaan sehingga banyak daerah terpencil yang tidak memiliki guru.

Untuk itu ia berharap, semua pemerintah daerah (pemda) dan kota harus memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pendidikan. Jika itu dilakukan, mutasi guru hingga redistribusi guru akan dilakukan sesuai regulasi, sehingga para guru dapat bekerja tanpa harus menjadi bagian dari permainan politik.

Eddy menyebut, dari 22 kabupaten/kota di NTT, baru dua kabupaten/kota yang memiliki perda tentang pendidikan yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kota Kupang. Para guru di dua daerah tersebut pun tidak akan menjadi korban politik.

Lelang Terbuka

Secara terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT,

Alfonsius Ara Kian, mengatakan, untuk menghindari intervensi politik untuk jabatan kepsek, Dinas Pendidikan NTT telah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) untuk seleksi calon kepsek, yakni jabatan tersebut ditentukan melalui pelelangan terbuka. Oleh karena itu, jabatan kepsek harus benar-benar dijalani oleh guru yang memiliki potensi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Alfonsius menuturkan, lelang terbuka kepsek ini akan dimulai pada Desember 2018. Pada awal Desember ini, Dinas Pendidikan akan menyurati seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kabupaten dan kota untuk melaksanakan seleksi calon kepsek sesuai juknis.

“Kebetulan saat ini, ada 63 sekolah yang dijalani oleh Plt Kepsek, jadi lelang ini akan dimulai untuk 63 calon kepsek

karena kebutuhan kepsek mendesak untuk penandatanganan ijazah dan lainnya,” terang dia.

Alfonsius juga menuturkan, skema lelang terbuka untuk jabatan kepsek ini baru pertama kali diterapkan. Tujuannya, untuk menghindari jabatan kepsek sebagai permainan politik atau pun kepentingan lainnya.

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/