Musim Hujan, Daerah Perbukitan Rawan Longsor

Musim Hujan, Daerah Perbukitan Rawan Longsor

Musim Hujan, Daerah Perbukitan Rawan Longsor

Musim Hujan, Daerah Perbukitan Rawan Longsor

Musim Hujan, Daerah Perbukitan Rawan Longsor

BANDUNGKAB-Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip

mengingatkan kepada seluruh warga yang berada di daerah perbukitan, untuk mewaspadai gerakan tanah pada musim penghujan. Karena tidak menutup kemungkinan, bencana longsor bisa terjadi di daerah tersebut.

“Jika perlu, pada musim penghujan sekarang, warga yang berada di daerah perbukitan untuk sementara diungsikan ke daerah aman, hal ini untuk menjaga kemungkinan yang tidak diharapkan”, ungkap Dadang Naser saat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana, di Gedung M. Toha-Soreang, Senin (24/11). Sosialisasi diikuti seluruh kepala desa, camat, kapolsek, Danramil serta sejumlah LSM.

Iapun mengingatkan, potensi bencana alam di Kabupaten Bandung cukup beragam,

mulai banjir, longsor, gempa bumi dan angin puting beliung. Sehingga tidak heran, jika Kab. Bandung menduduki peringkat ke empat dalam indeks rawan bencana Indonesia (IRBI).

Saat memasuki musim penghujan sekarang, Dadang Naser memerintahkan kepada seluruh camat dan kepala desa untuk segera memetakan daerah potensi bencana di wilayahnya masing-masing. Pemetaan yang disertai dengan peta rencana evakuasi, menurutnya harus diinformasikan kepada masyarakat yang ada didaerahnya.

“Penyampaian informasi ini sebagai langkah awal tindakan preventif sebelum bencana terjadi, dengan adanya langkah ini kita bisa meminimalisir kerugian jika bencana terjadi”, kata Dadang Naser. Seraya mengingatkan pula, seluruh camat agar melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bandung sebagai institusi yang memiliki tugas pokok dalam kebencanaan.

Sebagai daerah yang termasuk rawan bencana, Kab. Bandung hingga kini telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Diantaranya Perda No. 11/2010 tentang pembentukan organisasi BPBD, Perda No. 2/2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kab. Bandung dan Perbup No. 23/2013 tentang pembagian kewenangan, tugas, fungsi SKPD dalam penanggulangan bencana.

“Dengan adanya peraturan tersebut, peran masing-masing dinas dalam penanggulangan bencana

sudah jelas sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan”, kata Kepala Harian BPBD, Marlan S.Ip. Ia mengakui Kabupaten Bandung telah memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana Tahun 2013-2017, disamping dokumen rencana kontijensi bencana banjir dan longsor.

Sementara untuk mengevakuasi korban bencana, BPBD Kab. Bandung telah memiliki sejumlah peralatan perahu LCR, perahu karet RB, perahu fan drive 13 PK, perahu sampan aluminium, mesin perahu 25 PK, mesin pompa air, tangki air disamping puluhan tenda regu, tenda peleton dan tenda posko. “Seluruh peralatan ini dalam keadaan siap pakai”, kata Marlan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bandung menyerahkan bantuan 6 unit sampan kayu kecil dan 2 unit tenda posko untuk Desa Citeureup Kec. Dayeuhkolot, sedangkan untuk Desa Cilampeni Kec. Katapang diberikan 1 unit sampan kayu besar dan 10 buah rompi. Bantuan berupa radio VHF RIG sebanyak 1 set dan radio VHF HT sebanyak 2 set diberikan kepada Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka.

 

Baca Juga :