Mengenal Hukum Islam Menjelang dan Sesudah Indonesia Merdeka

Mengenal Hukum Islam Menjelang dan Sesudah Indonesia Merdeka

Mengenal Hukum Islam Menjelang dan Sesudah Indonesia Merdeka

Mengenal Hukum Islam Menjelang dan Sesudah Indonesia Merdeka

Mengenal Hukum Islam Menjelang dan Sesudah Indonesia Merdeka

  1. Pembaharuan Hukum Islam Dan Pergerakan Nasional

Hukum Islam pada masa ini bekembang cendung lamban,seirama denagan ketradisionalan,ini semuanya disebabkan karena Indonesia belum merdeka. Dan dapat dimaklumi jika sebagian serjan belanda melontarkan konsepnya tentang hukum agama bahwa hukum agama merupakan hukum adat setempat dan kedudukanya sebagai penunjang saja dan dapat dirombak jika tidak sesuai dengan zaman. Dan dengan hadirnya para tokoh yang notabeni dari pesantren yang sebagai konseptor merombak tata nilai berdasarkan hukum Islam,dan juga berdasarkan pengetahuan moderan agar sesuai dengan zaman.

Untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran Islam ditempuh melalui organisasi baik yang sifatnya masa atau non-masa,prinsip dari organisasi disamping mempunyai misi penyebaran agama juga mencerdaskan taraf berfikir serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi,secara politis hal ini juga dijadikan basis kuat untuk melahirkan kemerdekaan dengan menanamkan rasa nasionalisme yang didasarkan kepada agama ,bahwa kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan Indonesia melainkan kemerdekaan kaum muslimin Indonesia dan kemerdekaan Islam,sehingga organisasi itu diterima baik oleh masyarakat.

Secara konsepsional ibnu taimiyah (1263-1328) dan ibn qayyim (1292-1350) memplopori gerakan pembaharuan atau tajdid yang bertujuan merombak segala ketidak kebeneran dan penyimpangan terhadap nilai-nila agama,kemudian diteruska oleh Muhammad abdul wahhab (1703-1787),dan pada abad ke dua puluh ini dipopulerkan kembali oleh jamaluddin al-Afghani (1830-1897) kemudian diteruskan oleh muridnya Muhammad Abduh (1845-1899) dan sayid rasyid ridha (1866-1935).

Gerakan ini melalui pengaruh aliran wahabi dari arab yang dibawa oleh pelopor perang paderi dari Sumatra bagian barat,mereka menganggap adat-adat lama bertentangan dengan hukum Islam dan berkeinginan mengembalikan hukum-hukum Islam sesuai konsep yang sebenarnya dari Islam yang berdasarkan al-qur’an dan hadits,namun keadaan ini dipertahankan oleh golongan tua,sehingga terjadi konflik besar-besaran.Segala bentuk pembahuran yang dilakukan oleh para pemimpinya memiliki pola yang berbeda-beda,sehingga gerakanya juga ada yang radikal dan tidak radikal.

  1. Hukum Islam Pada Pendudukan Jepang

Jepang datang ke Indonesia tujuan utamanya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai basis pangkalanya didaerah –daerah bagian selatan, sehingga hukum yang konsepsional tergantung kepada keadaan.artinya,apapun bentuk hukumnya kalau menganggu pemerintah militerisme maka akan dilarang.dan jika konsepsi agamanya mendukung misinya maka dibiarkan berkembang.

  1. Saat Menjelang Proklamasi Kemerdekaan

Hukum Islam pada masa ini paling menentukan agar konsepsi Islam seimbang antara kehidupan dunia akhirat dan bisa dijadikan Tata Hukum Di Indonesia.

  1. Pembicaraan hukum Islam dalam sidang BPUPK

Dalam sidang-sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) ini, terjadi perdebatan hangat antara golongan Islam dan golongan nasionalis.

Konsepsi nasionalis pertama kali dilontarkan oleh Soekarmo,dalam pidatonya yang dikenal dengan lahirnya pancasila pada tanggal 1 juni 1945.inti isi dalam pidatonya itu menyatakan bahwa dasar Indonesia yang pertama adalah kebangsaan.

Dalam siding BPUPK soekarno duduk dibarisa depan sambil menjelaskan “nationale staat”.dalam konteks ini soekarno beusaha mencari pemecahan masalah yang dapat mempertemukan golongan Islam dan nasionalis.namun dari konfontir yang dikeluarkan tidak mendasarkan kepada ajaran-ajaran Islam,tetapi mengutip konsepsi renan tentang syarat bahwa ssuatu bangsa haruslah merasa ndirinya bersatu dan mau bersatu,soekarno menyatakan bahwa maksud dari nationale staat adalah persatuan antara orang dan tempat.

Dari segi ini dapat dilihat toleransi pemeluk Islam,yang dengan ikhlasnya tidak memaksa konsepsinya.ketoleransian itu didasarkan atas realita,bahwa Indonesia tidak dihuni oleh orang Islam saja.

Konsepsi Soekarno disusul oleh Prof. Muh.Yamin,konsepsinya tidak jauh berbeda dengan konsepsi soekarno,dengan mengajukan konsepsi dasar Negara dengan meletakkan ketuhanan tetapi tidak mengulasnya terperinci,karena Indonesia merupakan Negara sekuler.tetapi konsepsi itu tidak disetujui oleh Moh. Hatta ,yang tegas-tegas menginginkan dipisahkanya agama dengan Negara.

Kemudian prof. soepomo memberikan perumpamaan “jika Indonesia didirikan negara Islam,maka akan timbul masalah minderhiden,meskipun negara Islam dengan sebaik-baiknya menjaga kepentingan golongan kecil itu,tetapi golongan kecil itu tentunya tidak mau mempersatukan dirinya dengan negara.oleh karena itu tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan,yang telah diidam-idamkan oleh semua kita semua dan bala tentara”

Akhirnya Soepomo menyarankan agar Indonesia berdiri menggunakan sistem totaliter,dengan tidak membedakan agama yang satu dengan agama yang lainya.

  1. Lahirnya Piagam Jakarta

Pada Tanggal 10 Juli 1945,BPUPK menyelenggarakan sidang yang dihadiri oleh golongan Islam dan golongan nasionalis untuk mendengarkan hasil-hasil rapat dari panitia (piagam jakarta) yang disampaikan oleh soekarna sebagai ketua dari BPUKP.

Istilah piagam Jakarta itu dikemukakan oleh Muhammad yamin pada tanggal 11 juli 1945.pada waktu saat itu beliau mengajukan konsepsinya tentang dasar Indonesia merdeka.dan dijadikan sebagai kertas legal yang berisi garis-garis pembentukan Negara merdeka republik Indonesia, yang merupakan perlawanan kepada fasisme, kapitalisme, dan imperialisme serta dijadikan mukaddimah Undang-Undang dasar 1945, juga berisi kalimat-kalimat proklamasi kemerdekaan Indonesia.

  1. Perkembangan Piagam Jakarta

Secara formal piagam Jakarta disetujui oleh badan penyelidik sebagai pembukuaan Undang-Undang Negara yang akan berdiri.

Karena pembukuan sifatnya sangat fundamental,maka apa yang tertuang akan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh Undang-Undang dasar, pasal demi pasal, sehingga hasilnya tergantung aspirator.


(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)