Keadilan Pendidikan dan Zonasi Sekolah

Keadilan Pendidikan dan Zonasi Sekolah – Sejak puluhan tahun lalu, Indonesia mengenal sekolah kesayangan dan bukan favorit. Pemerintah berupaya menghapus pemeringkatan tersebut dengan sistem zonasi. Apakah bakal berhasil?

Akhir Mei kemudian terjadi peristiwa menggemparkan di Blitar, Jawa Timur. Seorang siswi SMP berprestasi menyimpulkan bunuh diri sesudah tahu, bahwa dia tidak akan dapat mendaftar ke SMA kesayangan terbaik di wilayah itu. Penyebabnya ialah sistem zonasi, dia yang bermukim di Kabupaten Blitar kecil peluangnya bersekolah di Kota Blitar.

Dalam penjelasan resminya, Kementerian Pendidikan Nasional mengaku sistem zonasi diputuskan pemerintah sebagai upaya pemerataan akses edukasi dan menghilangkan kedudukan sekolah kesayangan atau bukan. Setiap sekolah diwajibkan menerima paling tidak 90 persen murid dari lokasi sekitarnya, dan melulu 5 persen kuota guna calon murid dari luar zona.

Pada praktiknya, dengan zonasi siswa ditunjukkan memilih sekolah negeri yang dekat dengan rumah. Sekolah bagus pun “dipaksa” menerima murid dengan prestasi rendah, yang tinggal di sekitar lokasinya untuk meminimalisir beban ongkos transportasi dan membuat keadilan akses pendidikan.

Namun, sistem ini terus memunculkan masalah. Ada wilayah yang merealisasikan penambahan poin, menggunakan sistem 3 gelombang penerimaan sampai menetapkan jalur-jalur eksklusif berdasar pertimbangan tertentu. Bagi beberapa orang tua, aturan-aturan yang ditetapkan dirasakan terlalu rumit dan merepotkan. “Daripada pusing, saya pilih memasukkan anak ke sekolah swasta saja. Sekarang telah diterima sebab lebih duluan jadwal pendaftarannya,” kata Ardiana yang anaknya masuk SMP tahun ini.

Widyaningsih, penduduk Sleman, DI Yogyakarta yang pun memasukkan anaknya ke SMP tahun ini, menggali sekolah guna anak menjadi proses yang melelahkan. “Yang sekolah anaknya, yang tegang dan capek orang tuanya,” ujarnya.

Budhi Masturi, Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan DIY-Jateng menilai, tahun ini proses pemerimaan murid baru di sekolah yang bakal dimulai mula Juli nanti, berpotensi mempunyai kerumitan yang sama.

“Melihat tahun kemudian potensi permasalan yang barangkali muncul tersebut soal zonasi. Tahun lalu anda belum punya instrumen guna mengukur zonasi, sampai-sampai yang di lapangan hadir kreatifitas, contohnya kepala sekolah atau dinas memakai GPS atau surat penjelasan kepala desa. Di samping itu, kuota pun akan barangkali jadi masalah. Ada kuota guna masyarakat pra sejahtera. Karena negara mesti menyerahkan keadilan akses pendidikan, tetapi tersebut tahun lalu tersebut membuat sekolah kesayangan tidak terpenuhi kuotanya,” ujarnya.

Tidak laksana sejumlah wilayah yang ketat memakai batas administrasi kewilayahan sebagai petunjuk zonasi, DI Yogyakarta tahun ini merubah aturan. Calon murid boleh melalui batas distrik asal sekolah yang dituju tetap berada dalam radius 5 kilometer dari rumahnya.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji. “Tahun ini ada evolusi aturan, di dalam Peraturan Menteri melafalkan bersangkutan zonasi dan daring (online) boleh dilakukan secara bertahap oleh wilayah sesuai kondisi. Tahun ini dan kemarin zona membaginya berbeda. Misalnya guna SMA, tahun kemarin zona tersebut batasnya menggunakan wilayah administrasi, sekarang memakai jarak, sebab yang dimaui oleh Peraturan Menteri tersebut memang jarak, bukan distrik administrasi,” jelasnya.

Zonasi yang diputuskan pemerintah Yogyakarta tidak seluruhnya berjarak 5 kilometer dari lokasi tinggal siswa. Dalam permasalahan dimana tidak terdapat sekolah dalam radius tersebut, zonasi dapat berlaku sampai jarak 12 kilometer.

Setiap tahun, Yogyakarta meluluskan selama 41 ribu murid dari SMP/MTs. Daya tampung SMA/SMK tidak cukup lebih pada angka yang sama. Jika diperbanyak dengan sekolah swasta daya tampungnya menjadi 45 ribu siswa. Dari jumlah itu, diketahui bahwa masing-masing tahun selama 4 ribu murid SMA atau sederajat datang dari luar wilayah.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengakui, sistem zonasi meningkatkan panjang susunan beban untuk siswa. Ketika sekolah, murid di Indonesia diberi beban dengan kurikulum yang paling berat. Peraturan tentang zonasi menjadi beban tambahan saat mereka lulus, sebab hasil belajar dengan kurikulum yang berat tersebut ternyata tidak menjamin dapat bersekolah cocok pilihan sebab problem aturan.

“Setiap murid berhak guna mengembangkan diri, namun kadang hak tersebut dibatas oleh aturan. Nah, aturan ini yang seharusnya menyerahkan fleksibilitas berdasar dinamika yang ada, sehingga dapat merespon kemauan seperti itu,” kata Heru untuk VOA.

Heru mengatakan, permasalahan di Blitar sebetulnya terjadi di tidak sedikit tempat lain, meskipun tidak selesai dengan bunuh diri siswa. Dia memberi contoh, ada murid yang tidak dapat masuk ke sekolah yang dekat dengan rumahnya, sebab perbedaan kabupaten. Akhirnya dia mesti memilih sekolah beda yang jauh, namun dimungkinkan oleh aturan yang ada.

Dalam sebanyak kasus, kata Heru, aturan yang terlampau kaku memborgol siswa dan memprovokasi semangat belajarnya.

“Karena mempunyai kemauan tetapi diberi batas oleh aturan, murid berpikir, bikin apa belajar sungguh-sungguh bila kemudian tidak dapat mendaftar di sekolah favorit. Maka pemerintah mesti bersikap, berikanlah sekian persen kapada anak diluar zona untuk dapat berkompetisi. Kalau terdapat peluang, kemudian dapat mencoba. Kalau sekiranya kalah, dia dapat menyadari bahwa sudah berusaha dan kalah. Kalau belum berusaha sudah dibatasi, dengan kata lain itu disingkirkan,” paparnya.

Meski ditata melalui Peraturan Menteri, di Indonesia sistem pencatatan siswa baru bertolak belakang di setiap daerah. Tidak melulu itu, kecenderungan evolusi aturan masing-masing tahun doktrin baru, menciptakan sistem ini susah dipahami. “Kita sering dirasakan kurang sosialisasi, sebenarnya bukan kurang, tetapi sebab memang aturan tahun lalu, bertolak belakang dengan tahun ini,” tambah Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji.

Baca di www.bukuinggris.co.id