ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 238 TAHUN 1961
TENTANG
GERAKAN PRAMUKA
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa anak-anak dan pemmuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi
manusia dan warganegara Republik Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur yang cerdas,
cakap, tangkas, terampil dan rajin, yang sehat jasmaniah dan rokhaniah, yang ber-Pancasila dan setia
patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang berpikir dan bertindak atas landasanlandasan
Manusia Sosialis Indonesia, sehingga dengan demikian anak-anak dan pemuda Indonesia
menjadi kader pembangunan yang cakap dan bersemangat bagi penyelenggaraan Amanat Penderitaan
Rakyat ;
b. bahwa pendidikan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas itu harus dilakukan dalam
lingkungan anak-anak dan pemuda di samping pendidikan di lingkungan keluarga dan di samping
pendidikan di lingkungan sekolah, dan harus diselenggarakan dengan jalan kepanduan yang disesuaikan
dengan pertumbuhan Bangsa dan Masyarakat Indonesia dewasa ini ;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara No. I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960,
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 yang
mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya, perlu menetapkan
suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan
tersebut di atas ;
Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960,
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
Mengingat pula : Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1060 (Lembaran Negara Tahun 1960
No. 31).
Mendengar : Ketua Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka


MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda
Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan GERAKAN PRAMUKA.
KEDUA : Di seluruh wilayah Republik Indonesia perkumpulan GERAKAN PRAMUKA
dengan Anggaran Dasar sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini, adalah satu-satunya badan yang
diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan itu.
KETIGA : Badan-badan lain yang sama sifatnya atau yang menyerupai perkumpulan
GERAKAN PRAMUKA dilarang adanya.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1961.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 1961
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DJUANDA
sesuai dengan yang aseli
Ajun Sekretaris Negara
ttd.
Mr. Santoso
Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 34 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
GERAKAN PRAMUKA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Gerakan Pramuka diperlukan
Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi seluruh Gerakan Pramuka Indonesia, sehingga
secara efektif dapat dijadikan landasan kerja Gerakan Pramuka Indonesia ;
b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud butir a, telah dilaksanakan penyempurnaan
atas Anggaran dasar Gerakan Pramuka melalui pembahasan dalam Musyawarah Nasional VI Gerakan
Pramuka dari tanggal 24 sampai dengan 27 Nopember 1998 ;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar
Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden ;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
Mendengar : Ketua Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN
DASAR GERAKAN PRAMUKA.
Pasal 1
Mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka sebagaimana terlampir dalam
Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.


Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 3 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN YUSUF HABIBIE
Salinan sesuai dengan yang aseli
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt
ttd.
Edy Sudibyo
(Cap Sekretariat Kabinet RI)

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
PENDAHULUAN
Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, materiil dan spirituil, serta beradab merupakan adicita
bangsa Indonesia melalui pendiri negara kesatuan Republik Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo tanggal 20
Mei 1908. Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para pemuda Indonesia melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928,
untuk lebih menggalang persatuan merebut kemerdekaan. Dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda inilah Rakyat Indonesia berjuang untuk
kemerdekaan Nusa dan Bangsa Indonesia.

Bahwa gerakan kepanduan nasional yang lahir dan mengakar di bumi nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan
kemerdekaan Indonesia yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya gerakan kepanduan nasional Indonesia
mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan itu. Jiwa ksatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke
medan juang bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita rakyat Indonesia dalam menegakkan dan mandegani Negara
Kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya.


Bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam kelangsungan bangsa dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan adicita tersebut di
bawah tanggung jawab orang dewasa.

Bahwa Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana, sebagai kelanjutan dan pembaharuan gerakan kepanduan nasional, dibentuk karena
dorongan kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Dengan asas Pancasila, menyelenggarakan upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan, dengan sasaran
meningkatkan sumberdaya kaum muda, mewujudkan masyarakat madani, dan melestarikan keutuhan :
– negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ikan ;
– idiologi Pancasila ;
– kehidupan rakyat yang rukun dan damai ;
– lingkungan hidup di bumi Nusantara.
Bahwa dalam upaya melestarikan hal tersebut, Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan nonformal, melalui kepramukaan,
sebagai bagian pendidikan nasional dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among. KEPUTUSAN


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 238 TAHUN 1961
TENTANG
GERAKAN PRAMUKA
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa anak-anak dan pemmuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi
manusia dan warganegara Republik Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur yang cerdas,
cakap, tangkas, terampil dan rajin, yang sehat jasmaniah dan rokhaniah, yang ber-Pancasila dan setia
patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang berpikir dan bertindak atas landasanlandasan
Manusia Sosialis Indonesia, sehingga dengan demikian anak-anak dan pemuda Indonesia
menjadi kader pembangunan yang cakap dan bersemangat bagi penyelenggaraan Amanat Penderitaan
Rakyat ;
b. bahwa pendidikan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas itu harus dilakukan dalam
lingkungan anak-anak dan pemuda di samping pendidikan di lingkungan keluarga dan di samping
pendidikan di lingkungan sekolah, dan harus diselenggarakan dengan jalan kepanduan yang disesuaikan
dengan pertumbuhan Bangsa dan Masyarakat Indonesia dewasa ini ;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara No. I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960,
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 yang
mengenai pendidikan pada umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya, perlu menetapkan
suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan
tersebut di atas ;
Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960,
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
Mengingat pula : Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1060 (Lembaran Negara Tahun 1960
No. 31).
Mendengar : Ketua Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda
Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan GERAKAN PRAMUKA.
KEDUA : Di seluruh wilayah Republik Indonesia perkumpulan GERAKAN PRAMUKA
dengan Anggaran Dasar sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini, adalah satu-satunya badan yang
diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan itu.
KETIGA : Badan-badan lain yang sama sifatnya atau yang menyerupai perkumpulan
GERAKAN PRAMUKA dilarang adanya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1961.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 1961
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DJUANDA
sesuai dengan yang aseli
Ajun Sekretaris Negara
ttd.
Mr. Santoso
Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 34 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
GERAKAN PRAMUKA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Gerakan Pramuka diperlukan
Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi seluruh Gerakan Pramuka Indonesia, sehingga
secara efektif dapat dijadikan landasan kerja Gerakan Pramuka Indonesia ;
b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud butir a, telah dilaksanakan penyempurnaan
atas Anggaran dasar Gerakan Pramuka melalui pembahasan dalam Musyawarah Nasional VI Gerakan
Pramuka dari tanggal 24 sampai dengan 27 Nopember 1998 ;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar
Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden ;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
Mendengar : Ketua Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN
DASAR GERAKAN PRAMUKA.
Pasal 1
Mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka sebagaimana terlampir dalam
Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.


Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 3 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN YUSUF HABIBIE
Salinan sesuai dengan yang aseli
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt
ttd.
Edy Sudibyo
(Cap Sekretariat Kabinet RI)

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
PENDAHULUAN
Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, materiil dan spirituil, serta beradab merupakan adicita
bangsa Indonesia melalui pendiri negara kesatuan Republik Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo tanggal 20
Mei 1908. Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para pemuda Indonesia melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928,
untuk lebih menggalang persatuan merebut kemerdekaan. Dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda inilah Rakyat Indonesia berjuang untuk
kemerdekaan Nusa dan Bangsa Indonesia.

Bahwa gerakan kepanduan nasional yang lahir dan mengakar di bumi nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan
kemerdekaan Indonesia yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya gerakan kepanduan nasional Indonesia
mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan itu. Jiwa ksatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke
medan juang bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita rakyat Indonesia dalam menegakkan dan mandegani Negara
Kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya.


Bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam kelangsungan bangsa dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan adicita tersebut di
bawah tanggung jawab orang dewasa.
Bahwa Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana, sebagai kelanjutan dan pembaharuan gerakan kepanduan nasional, dibentuk karena
dorongan kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Dengan asas Pancasila, menyelenggarakan upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan, dengan sasaran
meningkatkan sumberdaya kaum muda, mewujudkan masyarakat madani, dan melestarikan keutuhan :
– negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ikan ;
– idiologi Pancasila ;
– kehidupan rakyat yang rukun dan damai ;
– lingkungan hidup di bumi Nusantara.
Bahwa dalam upaya melestarikan hal tersebut, Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan nonformal, melalui kepramukaan,
sebagai bagian pendidikan nasional dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among.


Sumber : www.gurupendidikan.co.id